Korupsi “Parasit Pembunuh Karakter Bangsa Indonesia”

Oleh :
Tri  Septio N

Akhir-akhir ini baik lewat media cetak seperti surat kabar (koran) maupun media elektronik seperti televisi heboh memberitakan tentang kasus korupsi, tentu saja kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Korupsi yang terjadi itu sebenarnya bukanlah bentuk suatu permasalahan yang baru, melainkan suatu bentuk kebudayaan yang baru yaitu budaya korupsi yang telah mewabah dan mengakar semakin dalam tubuh bangsa Indonesia.

Korupsi dalam bahasa Latin adalah corruption yang bermakna rusak, memutarbalik dan juga menyogok. Pengertian korupsi itu sendiri merupakan suatu tindakan kecurangan yang biasanya lebih cenderung dilakukan oleh para pejabat tinggi (politikus juga pegawai negeri sipil) untuk memperkaya diri mereka. Korupsi yang terjadi di Indonesia ini apabila ditinjau dari kajian historis, sebenarnya sudah terjadi dari zaman pra-kemerdekaan yang kemudian secara perlahan mengakar hingga seperti sekarang. Seperti yang dialami oleh penjajah Eropa di Indonesia yaitu bangsa Belanda, diketahui bahwa salah satu penyebab keruntuhan badan dagang Belanda bernama Vereenidge Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah akibat korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Ternyata dari situ bisa kita lihat bahwa budaya korupsi mungkin bisa saja berawal dari VOC.

Indonesia merupakan negara dengan indeks persepsi korupsi yang dapat dikatakan tinggi, survei yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia mencapai nilai indeks 2,8 dan berada pada peringkat 110, pada tahun 2011 saja indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami peningkatan dengan nilai indeks mencapai 3,0. Terlihat jelas bahwa intensitas nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2011 menandakan bahwa semakin meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, mungkin saja pada tahun 2012 ini nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia akan mencapai intensitas yang  paling tinggi mengingat semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi dari akhir 2011 yaitu terjadinya korupsi terhadap proyek pembangunan wisma atlet di Jaka Baring dan yang baru pada tahun 2012 ini serta sedang hangatnya untuk dibicarakan dan diberitakan yaitu korupsi Kemendiknas dan kesimpangsiuran anggaran proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang.

Korupsi yang semakin meningkat menandakan telah gagalnya pemerintah Indonesia dalam membina dan mengelola negara dimana mempunyai tujuan yang terkandung dalam tiap-tiap butir pancasila. Gagalnya pemerintah Indonesia menandakan buruknya sistem kerja pemerintah Indonesia. Kalau sudah seperti itu siapa yang harus disalahkan? Pertanyaan itulah yang sering muncul dalam benak masyarakat. Pemerintah dalam hal ini para pejabat juga politikus curang dan licik sepertinya benar-benar telah melupakan pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Mungkin karena uang, semua cara dihalakan dan karena uang juga para pejabat telah rela menjual moral mereka hanya untuk kepentingan pribadi.

Dalam butir pertama pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa terlihat jelas bahwa negara Indonesia itu terbentuk dan berdiri berdasarkan Ketuhanan tetapi realitanya bahwa sekarang segala yang bertentangan dengan Tuhan, oleh pejabat yang telak rusak moralnya yang haram itu dihalalkan, contohnya adalah korupsi secara besar-besaran yang mencapai nilai milyaran rupiah.  Padahal apabila dana atau uang yang mencapai nilai milyaran rupiah bisa jadi mencapai triliunan rupiah, jika dianggarkan untuk kepentingan bersama dengan tujuan positif untuk kesejahteraan rakyat setidaknya akan mengurangi beban penderitaan masyarakat Indonesia terutama masyarakat dari kalangan rendah.

Korupsi memang telah membawa dampak yang buruk bagi citra Indonesia terutama untuk citra politik Indonesia. Korupsi yang sebagian besar dilakukan oleh pejabat ataupun politikus Indonesia tentu akan menghambat dan mempersulit dalam mencapai pemerintahan yang baik dan berdemokrasi. Demokrasi sangatlah bagus apabila benar-benar diterapkan dan dijalankan sesuai prosedur yang ada yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, terlihat jelas bahwa demokrasi benar-benar diarahkan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi. Sebenarnya apabila sistem pemerintahan dalam hal ini politik dijalankan dengan baik, jujur dan bersih tentu ini akan membawa pengaruh positif juga dalam bidang lainnya seperti ekonomi, karena ekonomi suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari politik dan hal itu sudah menjadi satu rantai yang saling terkait. Dampak buruk lainya dari kasus korupsi adalah di bidang perekonomian, korupsi telah menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia, kemiskinan terus bertambah di Indonesia, pengangguran dimana-mana, inflasi sampai sekarang tidak bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia masih saja terus melakukan tindakan korupsi tanpa hentinya. Akibatnya korupsi benar-benar telah memperburuk kehidupan masyarakat Indonesia, korupsi juga telah menghancurkan prestise dan karakter bangsa Indonesia di kanca internasional.

Pemerintah Indonesia seharusnya bersikap lebih tegas terhadap kasus korupsi yang terus mengalami peningkatan, mengingat korupsi bukan suatu masalah yang kecil melainkan masalah besar yang memberikan pengaruh besar pula pada kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun sudah ada lembaga yang dipercayakan untuk mengatasi tindakan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah berhasil memproses dan mengungkap koruptor-koruptor di negeri ini tetapi terasa masih belum maksimal dalam pemberantasan korupsi. Banyak hukuman yang dijatuhkan untuk terpidana kasus korupsi tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan para koruptor nakal. Jadi untuk apa dibuat pasal mengenai tindakan korupsi? Korupsi benar-benar telah menjadi budaya di Indonesia.

Sepertinya Indonesia bisa bercemin dari negara tirai bambu China dalam pemberantasan korupsinya dengan mengeksekusi mati para koruptor-koruptor yang telah merugikan bangsa. Tetapi pemerintah Indonesia sepertinya belum bisa untuk megadopsi sistem pemberantasan korupsi yang diterapkan di China, hal ini mungkin dikarenakan mengingat negara Indonesia itu berdiri berkat Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ini benar-benar harus berkerja sama dan dapat mengkoordinasikan masyarakat untuk mencari dan melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh politikus dan pejabat tinggi pemerintah demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sriwijaya Post, 10 Mei 2012 10:00 WIB "Solusi Pemberantasan Narkoba"

Home » Berita Cetak

Solusi Pemberantasan Narkoba

Sriwijaya Post - Kamis, 10 Mei 2012 10:00 WIB
More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter


Tri Septio Ningsih
Mahasiswa Semester VI Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara tertutup (black market) menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas dari hari ke hari yang akan berpengaruh pada kondisi kehidupan masyarakat luas termasuklah masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, pemerintah selalu berusaha menekan dan mengurangi jumlah kriminalitas yang terjadi, satu di antaranya yaitu kriminalitas yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat yang minim akan pengetahuan terhadap bahaya yang terjadi jika menggunakan narkoba tentu, akan mengganggu stabilitas keamanan kehidupan masyarakat. Gangguan itu baik dalam keluarga, tetangga juga lingkungan tempat tinggal.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya, narkoba jika ditarik dari sejarah penggunaannya sebenarnya merupakan satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sudah dikenal sejak 50.000 tahun lalu dan terbuat dari sari bunga opium (Papauor Samnifertium) yang diketemukan sekitar 2000 SM oleh bangsa Sumeria. Sari bunga opium digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Dalam perkembangannya, pada tahun 1805, seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Wilhelm menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian diberi nama morfin (morphine) dimana nama morphine sendiri diambil dari nama dewa Yunani yaitu Morphius yang berarti dewa mimpi. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Di India dan Persia, Candu di perkenalkan oleh Alexander The Great pada 330 SM, dimana pada waktu itu candu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh.

Dalam perkembangannya, disertai dengan berkembangnya perindustrian dunia, pada tahun 1898 narkotika diproduksi secara masal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayer. Pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan kemudian memberi nama obat itu dengan sebutan heroin. Pada tahun itulah narkotika kemudian digunakan secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.

Ditemukan dan dikembangnya narkotika tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut di dalamnya dunia politik. Berkembangnya narkotika tidak lepas menjadi sasaran politik orang-orang yang ingin meraup keuntungan, menjadikan narkoba sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya. Zat-zat tersebut tentu dapat mengancam kehidupan masyarakat, terlihat jelas dengan menambahkan zat adiktif menandakan awal mulanya penyalahgunaan narkoba yang tadinya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan. Penambahan zat adiktif berbahaya dapat memicu seseorang menjadi berhalusinasi semakin tinggi dan kecanduan yang dapat merusak jaringan syaraf dan organ-organ tubuh seseorang sehingga pada akhirnya berimbas pada kematian.

Pada tahun 1906, dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, Amerika Serikat turut serta dalam membuat undang-undang yang meminta farmasi memberikan label yang jelas untuk setiap kandungan dari obat yang diproduksi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan opium yang ada dalam obat yang diproduksi tersebut. Pada tahun 1914, dibuatlah peraturan yang mengharuskan peraturan pemakai dan penjual narkoba wajib untuk membayar pajak. Melarang memberikan narkotika kepada pecandu yang tidak ingin sembuh serta menahan paramedis dan menutup tempat rehabilitasi. Pada tahun 1923, Amerika juga melarang penjualan bentuk narkotika terutama heroin. Dilarangnya penjualan narkotika inilah yang menjadi awal penjulan/perdagangan gelap terhadap narkotika yang berdiri di Chinatown, New York. Perdagangan gelap narkotika seiring berkembangnya pasar global maka pada akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuklah ke Indonesia.

Di Indonesia, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan pemerintah Orba pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Pandangan pemerintah itu telah membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin menunjukkan intensitasnya, Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang kemudian berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional. Untuk provinsi dan kabupaten dalam menangani permasalahan narkoba, maka dibentuklah Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten. Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi dari badan narkotika kiat digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan orang banyak.

Sampai tahun 2012 ini saja, penggunan narkoba di Indonesia mencapai 5 juta orang. Penggunaan narkoba akan semakin meningkat setiap tahunnya jika tidak ada penanggulangan terhadap penggunaan narkoba, kerja keras pemerintah serta kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan narkoba harus selalu dilakukan dengan cara terus bekerjasama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang semakin hari terus bertambah dan mengancam jiwa manusia.

Sumber : Sriwijaya Post

Sriwijaya Post, 17 Mei 2012 "Berkaca Lewat Pergerakan Nasional"

Kemerdekaan Indonesia telah mencapai usia yang ke 66 Tahun dan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2012 nanti Indonesia merdeka yang ke 67 Tahun, merupakan hadiah istimewa bagi bangsa Indonesia sampai saat ini setelah melewati perjalanan yang panjang dalam mencapai kebebasan bagi bangsa Indonesia.

Merdeka mempunyai arti penting bagi kehidupan suatu bangsa, arti penting kemerdekaan bagi kehidupan suatu bangsa tentu dapat menimbulkan aura positif bagi bangsa yang telah merdeka yaitu membentuk suatu pemerintahan yang mana rakyat menginginkan pemerintah adil dan beradab. Mengenai pengertian merdeka, merdeka itu sendiri adalah bebas dari penghambat, penjajah, berdiri sendiri, tidak terikat akan tuntutan apapun, tidak bergantung kepada siapapun atau golongan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merdeka berarti bebas dari penghambat juga penjajah artinya kita ataupun suatu bangsa atau negara berdiri dengan sendiri tanpa didasari dengan intimidasi, tahanan, tekanan dan kekuasaan yang mengekang diri kita.

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia sehingga terbentuklah suatu negara yang berdaulat yaitu negara Indonesia tentu diperoleh bukan dengan cara yang mudah, perjuangan-perjuangan terus digencarkan oleh kaum intelektual yang sadar akan nasib bangsa yang terus menjadi sasaran kolonialisasi bangsa asing salah satunya oleh bangsa Belanda. Kolonialisasi /penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia telah menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Penderitaan dari hari ke hari yang dirasakan rakyat Indonesia itulah yang membuat kaum terpelajar Indonesia mulai terpikirkan untuk merubah nasib bangsa Indonesia untuk kedepannya, kesadaran akan perubahan perlu diperjuangkan oleh kaum intelektual yang mempunyai nasib yang lebih baik karena dapat mencicipi bangku pendidikan. Perubahan untuk merubah nasib bangsa Indonesia itu ditempuh melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pelajar-pelajar Indonesia, berdirinya organisasi itu merupakan awal mula terjadinya Pergerakan Nasional.

Pergerakan Nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi politik di Indonesia memiliki asas dan sifat yang berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pergerakan/organisasi politik di Indonesia terjadi pada tiga masa yaitu masa 1908-1920, masa 1920-1930 dan masa 1930-1942. Salah satu organisasi politik yang terkenal adalah Budi Utomo, berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian dijadikan sebagai tanggal Kebangkitan Nasional. Budi Utomo ini yang pada akhirnya memicu timbulnya pergerakan-pergerakan kebangsaan lainnya denga visi dan misi yang berbeda melawan penjajahan bangsa Belanda, dengan sifat perjuangan kooperatif dan non-kooperatif semua dilakukan untuk melepaskan cengkraman penjajah dari tanah Indonesia, meskipun para tokoh perjuangan kemerdekaan mengorbankan diri mereka untuk Indonesia, ditangkap, ditahan kemudian diasingkan (Exorbitante rechten). Tokoh besar seperti Ir. Soekarno dapat kita jadikan tauladan untuk diikuti jejaknya yang anti Nekolim (Neokolonialisme-Imperialisme), memperjuangkan hak kebangsaan Indonesia, serta melepaskan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajah.

Penjajahan atas bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 sememangnya harus dihapuskan, namun setelah kemerdekaan memperjuangkan bangsa Indonesia didapatkan seolah penjajahan itu kembali merangkul pundak bangsa Indonesia, kali ini bukan lagi dari bangsa lain namun dari bangsa Indonesia sendiri. Perjuangan pergerakan kebangsaan seolah hilang maknanya akibat intervensi dari berbagai pihak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Cita-cita perjuangan yaitu mencapai Indonesia merdeka sekarang telah banyak dibumbui dengan unsur-unsur politik, kembali politik yang tidak sehat menjerat bangsa Indonesia dengan bentuk penjajahan yang baru yaitu neoliberalisme-kapitalisme global. Benar saja kata presiden Soekarno “Jangan memahami kolonial hanya dalam bentuknya yang lama, kolonialisme memakai pakaian yang baru yaitu dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, kontrol tindakan fisik oleh kelompok kecil namun asing dalam sebuah bangsa dan yang terpenting adalah kontrol politik”.

Kembalinya Indonesia yang telah merdeka namun secara perlahan dan dapat dikatakan kemerdekaan Indonesia semakin lama hilang maknanya karena bentuk penjajahan yang baru, mau tidak mau membuat bangsa Indonesia dari setiap golongan kembali mengalami kesengsaraan, kesengsaraan ini jelas terlihat pada golongan rakyat bawah, tidak salah jika dengan penjajahan yang baru ini muncul juga makna lain dari kehidupan masyarakat Indonesia yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kekuasaan rezim neoliberalisme sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan bentuk penjajahan yang baru ini, perlu atau tidaknya perjuangan kembali digencarkan, mengembalikkan makna kemerdekaan yang sebenarnya yang didapatkan dengan usaha yang tidak mudah, dengan perjalanan yang panjang semua kembali kepada masyarakat Indonesia, pentingnya kesadaran akan kemerdekaan sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam memerangi neoliberalisme pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia keluar dari bui penjajahan, kembali mendapatkan dan merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya dan berada pada taraf hidup yang lebih baik dari sekarang.

Oleh :
Tri Septio Ningsih
Mahasiswa Semester VI Pendidikan Sejarah
FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang